JAKARTA, 14 OKTOBER 2026 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap 12 perwira tinggi dan perwira menengah. Pergeseran jabatan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Bareskrim Polri, Korps Brimob, Lemdiklat Polri, hingga jajaran kepolisian kewilayahan.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2262/X/KEP./2026** tertanggal 12 Oktober 2026. Informasi mengenai rotasi jabatan ini disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, pada Selasa (13/10/2026).
Kebijakan rotasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier personel, penyegaran organisasi, serta penguatan pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai bidang.
Menurut Johnny, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, serta integritas masing-masing perwira.
Mutasi juga menjadi salah satu mekanisme organisasi untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai kebutuhan institusi dan tantangan di lapangan.
Sejumlah Jabatan Strategis Mengalami Pergeseran
Salah satu perwira yang mengalami pergeseran jabatan adalah Brigjen Pol. Herry Dian Dwiharto. Ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang NCB/Interpol Divhubinter Polri.
Penempatan tersebut berkaitan dengan bidang kerja sama kepolisian internasional, khususnya yang berhubungan dengan National Central Bureau (NCB) dan Interpol.
Selain posisi tersebut, mutasi kali ini juga mencakup sejumlah jabatan di lingkungan Bareskrim Polri, Korps Brimob, Lemdiklat Polri, serta kepolisian kewilayahan.
Namun, rincian lengkap seluruh nama perwira dan jabatan barunya perlu merujuk pada Surat Telegram Kapolri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyebutan personel maupun posisi yang ditempati.
Rotasi Jabatan dan Penguatan Kinerja Institusi
Rotasi dan mutasi merupakan bagian dari sistem pembinaan sumber daya manusia di tubuh Polri. Melalui mekanisme tersebut, institusi dapat menyesuaikan penempatan personel dengan kebutuhan organisasi sekaligus memberikan kesempatan kepada para perwira untuk menjalankan tanggung jawab baru.
Di sisi lain, setiap pergantian jabatan strategis membawa tuntutan terhadap peningkatan kinerja, profesionalisme, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Publik tentu berharap setiap pejabat yang mendapat amanah baru mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur, menjaga profesionalitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Mutasi tidak hanya dipandang sebagai pergantian posisi, tetapi juga sebagai momentum evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan penempatan personel yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, Polri diharapkan semakin responsif dalam menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Red
