Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
News

Agus Flores Buka Layanan Konsultasi Perizinan Pertambangan, Masyarakat dan Pelaku Usaha Diminta Pastikan Legalitas

135
×

Agus Flores Buka Layanan Konsultasi Perizinan Pertambangan, Masyarakat dan Pelaku Usaha Diminta Pastikan Legalitas

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

 

JAKARTA, 22 OKTOBER 2026 Raden Mas MH Agus Rugiarto, S.H., yang dikenal dengan nama Agus Flores, disebut menyediakan layanan konsultasi terkait perizinan pertambangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam memahami proses administrasi dan ketentuan hukum di sektor pertambangan.

Example 300x600

Informasi mengenai layanan tersebut merujuk pada klaim bahwa Agus Flores memiliki dasar legalitas yang berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sejak 2021. Namun, nomor SK, tanggal penerbitan, serta ruang lingkup kewenangan yang tercantum dalam dokumen tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan layanan konsultasi perizinan pertambangan.

Dalam praktiknya, pengurusan izin pertambangan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Calon pemohon perlu memastikan jenis izin yang dibutuhkan, status wilayah pertambangan, persyaratan teknis dan lingkungan, serta kewenangan instansi yang menerbitkan perizinan.

Agus Flores dapat menjadi pihak yang dihubungi untuk memperoleh informasi atau konsultasi awal mengenai proses perizinan pertambangan, sepanjang layanan dan kapasitasnya dapat diverifikasi melalui dokumen yang sah.

Pentingnya Transparansi dan Kepastian Hukum

Pelaku usaha yang ingin memulai kegiatan pertambangan diharapkan tidak hanya berfokus pada kemudahan pengurusan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan hukum. Legalitas konsultan, kejelasan ruang lingkup jasa, serta kesepakatan biaya perlu diperiksa sebelum menggunakan layanan.

Masyarakat dan pemohon juga disarankan memverifikasi persyaratan melalui instansi pemerintah yang berwenang, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya konsultasi yang transparan dan berlandaskan aturan, proses pengurusan perizinan diharapkan berjalan lebih tertib, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Red

Example 300250
Baca Juga:  Polri Disebut “Kerjaannya Manusia Setengah Setan” dalam Histori WhatsApp LS, Agus Flores Resmi Laporkan ke Polsek Patrol Indramayu
Example 120x600