BANDUNG, 21 OKTOBER 2026 Situasi di Kota Bandung memanas setelah satu unit truk Pengendali Massa (Dalmas) milik Polrestabes Bandung diserang dan dibakar oleh sekelompok massa berpakaian serba hitam di persimpangan Jalan Sulanjana–Cikapayang, kawasan Dago, Kota Bandung, Selasa malam (20/10/2026).
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.27 WIB, setelah aksi unjuk rasa memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kronologi Penyerangan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, truk Dalmas tersebut tengah melintas untuk menjalankan pergantian sif patroli ketika tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang berpakaian hitam.
Situasi kemudian memanas. Kendaraan kepolisian itu dilaporkan menjadi sasaran lemparan batu, kembang api, petasan, hingga bom molotov. Serangan tersebut menyebabkan truk Dalmas terbakar.
Insiden ini menambah ketegangan pascaunjuk rasa yang berlangsung di kawasan tersebut. Aparat kepolisian menghadapi situasi berbahaya ketika kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung tugas pengamanan menjadi sasaran serangan.
Tiga Anggota Polisi Mengalami Luka-luka
Akibat insiden tersebut, tiga anggota kepolisian yang berada di dalam kendaraan dilaporkan mengalami luka-luka, terutama pada bagian kepala dan tangan. Ketiganya disebut harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyangkut kerusakan kendaraan dinas, tetapi juga keselamatan personel yang sedang menjalankan tugas kepolisian.
Pentingnya Menjaga Ketertiban Pascaunjuk Rasa
Aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh hukum. Namun, tindakan kekerasan, pembakaran, dan penyerangan yang membahayakan keselamatan orang lain merupakan persoalan berbeda dan perlu ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut kejadian tersebut secara profesional, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap menjaga situasi keamanan serta ketertiban di Kota Bandung.
Red
