JAKARTA, 15 OKTOBER 2026 Presiden Prabowo Subianto melantik M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) dalam upacara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia disebut menggantikan Silmy Karim dalam jajaran kepemimpinan kementerian tersebut.
Pelantikan ini menjadi perhatian karena Maulana Bungaran dikenal memiliki latar belakang di bidang hukum. Sebelum dipercaya menduduki jabatan di pemerintahan, ia berkiprah sebagai pengacara dan pernah terlibat dalam proses hukum sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam kontestasi Pilpres 2024, Maulana Bungaran disebut pernah menjadi bagian dari tim hukum yang membela pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Pengalaman tersebut menjadi salah satu rekam jejak profesionalnya di bidang hukum dan politik nasional.
Selain berkarier sebagai pengacara, Maulana Bungaran juga disebut pernah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra. Pengalaman di bidang hukum dan organisasi politik itu menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum memasuki jajaran pemerintahan.
Tantangan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Maulana Bungaran dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, mulai dari penguatan pelayanan keimigrasian, pengawasan terhadap orang asing, hingga peningkatan kualitas tata kelola lembaga pemasyarakatan.
Di bidang imigrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan lalu lintas orang lintas negara, serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian menjadi sejumlah aspek yang memerlukan perhatian berkelanjutan.
Sementara itu, di bidang pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, pencegahan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, peningkatan keamanan, serta penguatan integritas petugas merupakan bagian penting dari upaya pembenahan institusi.
Kehadiran wakil menteri diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mendukung pelaksanaan program kementerian sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Integritas dan Kinerja Menjadi Sorotan
Dengan latar belakang profesional di bidang hukum, Maulana Bungaran diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ke depan, masyarakat akan menilai kinerja pejabat berdasarkan pelaksanaan tugas, capaian program, dan dampak kebijakan yang dirasakan secara nyata. Karena itu, amanah sebagai Wamen Imipas menuntut komitmen terhadap profesionalisme, integritas, dan kepentingan publik.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan karier Maulana Bungaran dari dunia hukum menuju jabatan pemerintahan, dengan tanggung jawab untuk mendukung peningkatan kinerja sektor imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia
Red
