JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah terdampak, termasuk langkah percepatan pemadaman dan upaya mencegah kebakaran meluas.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi yang paling terdampak masih dalam proses pemadaman.
Saat ini, perhatian utama diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.Untuk mempercepat penanganan, operasi pemadaman melalui jalur darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.Selain operasi darat, pemerintah juga terus mengoptimalkan operasi udara melalui teknik pengeboman air atau water bombing di sejumlah wilayah terdampak.
Langkah ini dilakukan untuk membantu mempercepat pemadaman titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Sementara itu, kondisi penanganan karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung potensi pertumbuhan awan hujan. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai meluas pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta agar penanganan karhutla terus diperkuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. Percepatan pemadaman menjadi prioritas untuk menekan dampak kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lainnya.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya agar upaya penanganan karhutla berjalan efektif dan kondisi di wilayah terdampak dapat segera terkendali.
