Jakarta, Firdaus Oiwobo Minta Prabowo Pecat Staf Ombudsman Usai Sidak Kamar Mewah Lapas Cibinong
Firdaus Oiwobo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat tim Ombudsman yang melakukan sidak tersebut. Ia menilai tindakan itu dilakukan dengan cara arogan dan menyerupai premanisme.
“Saya meminta Bapak untuk memecat tim Ombudsman yang datang dengan cara arogan dan premanisme ke Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Bogor,” ujar Firdaus.
Menurutnya, staf Ombudsman itu telah bertindak di luar kewenangan. Ia menegaskan mereka bukan penyidik, bukan TNI, dan bukan Polri.
“Mereka bukan Polri atau PNS yang mempunyai hak kewenangan untuk melakukan penggeledahan,” kata Firdaus.
Firdaus juga menyebut Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sudah memiliki kewenangan penuh mengelola fasilitas lapas. Ia menilai tindakan Ombudsman tersebut membuat gaduh pemerintahan.
“Tim Ombudsman ini harus dipecat segera karena telah memalukan struktur pemerintah Pak Prabowo,” tegasnya.
Ia menambahkan, belum ada putusan hukum apa pun terkait dugaan pelanggaran di lapas tersebut. Namun menurutnya, staf Ombudsman sudah bertindak seolah semua tuduhan itu benar.
Firdaus menyebut aksi tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
“Segera laksanakan usulan saya ini demi tegaknya hukum di Indonesia,” pungkas Firdaus.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sederet kamar mewah untuk narapidana saat sidak di Lapas Kelas II A Cibinong, Rabu (23/9/2026).
Tim sempat diadang petugas hingga terjadi adu mulut dan saling dorong sebelum akhirnya berhasil masuk.
Di dalam, tim menemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas bak apartemen, lengkap dengan televisi, kulkas, ruang tamu, hingga dapur.
“Lokasinya cluster, berada di belakang lapas, berupa rumah tapi dengan fasilitas lengkap layaknya rumah tangga,” ujar anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin.
Bahkan, tim juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas.
Fikri menyebut kamar mewah itu disediakan bagi warga binaan yang mau membayar, meski ia enggan membeberkan besaran harganya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ombudsman RI maupun Istana terkait desakan tersebut
