JAKARTA, 1 NOVEMBER 2026
JAKARTA Semangat pembenahan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi harapan besar masyarakat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R. Pembenahan Korps Bhayangkara diharapkan tidak hanya menyentuh aspek pelayanan dan penegakan hukum, tetapi juga menyasar sistem pembinaan karier serta penempatan jabatan di lingkungan kepolisian.
Salah satu pesan penting dalam membangun Polri yang profesional adalah menghapus budaya titipan jabatan. Setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi strategis berdasarkan kemampuan, prestasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian.
Jabatan bukan tempat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Jabatan merupakan amanah yang harus diberikan kepada personel yang benar-benar memiliki kompetensi dan tanggung jawab.
JALUR PRESTASI, BUKAN JALUR TITIPAN**
Pembenahan sistem karier menjadi bagian penting dalam mewujudkan Polri yang semakin modern dan dipercaya masyarakat.
Promosi jabatan harus mengedepankan prinsip meritokrasi. Artinya, kemampuan, pengalaman, kedisiplinan, prestasi kerja, serta integritas menjadi pertimbangan utama.
Jangan sampai anggota yang bekerja sungguh-sungguh, berprestasi di lapangan, dan menunjukkan pengabdian justru kalah oleh mereka yang hanya mengandalkan kedekatan atau kepentingan tertentu.
Budaya profesional harus dibangun dari tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Setiap jenjang organisasi harus memiliki standar pembinaan karier yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
POLRI HARUS SEMAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT
Pembenahan internal tidak akan memiliki makna maksimal apabila tidak diikuti peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setiap laporan harus ditangani secara profesional, setiap pengaduan harus mendapatkan perhatian, dan setiap masyarakat berhak memperoleh perlakuan yang adil.
Pelayanan SPKT, respons panggilan darurat 110, penanganan perkara, serta kecepatan anggota dalam merespons persoalan masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan.
Hubungan Polri dengan masyarakat juga harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan institusi.
BERSIH-BERSIH HARUS DIMULAI DARI DALAM
Reformasi Polri membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pengawasan internal harus diperkuat, penyalahgunaan kewenangan harus ditindak sesuai aturan, dan setiap pejabat harus menunjukkan keteladanan.
Tidak cukup hanya berbicara mengenai perubahan. Masyarakat ingin melihat hasil nyata berupa pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta anggota yang semakin disiplin dan bertanggung jawab.
Kepemimpinan Kapolri diharapkan mampu memastikan bahwa semangat pembenahan tersebut berjalan konsisten hingga ke seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.
MEMBANGUN KEPERCAYAAN, MENJAGA KEHORMATAN BHAYANGKARA
Pada akhirnya, kekuatan Polri bukan hanya terletak pada kewenangan dan kelengkapan institusinya, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat.
Polri yang profesional adalah Polri yang berani berbenah, terbuka terhadap evaluasi, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Jabatan harus diraih melalui prestasi. Kepercayaan harus dibangun melalui pengabdian. Dan kehormatan Korps Bhayangkara harus dijaga melalui integritas setiap anggotanya.
Harapannya, di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto, semangat Polri bersama masyarakat semakin kuat dan menjadi gerakan pembenahan berkelanjutan.
POLRI BERSAMA MASYARAKAT: BERSIH INSTITUSINYA, PROFESIONAL ANGGOTANYA, ADIL PENEGAKAN HUKUMNYA, DAN NYATA PELAYANANNYA.
Red
