Jakarta 24 Oktober 2026Pemberantasan peredaran narkoba di Jawa Timur harus dilakukan secara menyeluruh, tegas, dan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti terlibat. Jajaran kepolisian dituntut tidak hanya mengungkap kasus dan menangkap pelaku, tetapi juga membongkar jaringan pemasok, menelusuri aliran uang, serta mengejar aset yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika.
Dalam materi yang menjadi dasar pemberitaan ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono disebut menginstruksikan jajaran Polres dan Polsek untuk meningkatkan langkah pemberantasan narkoba hingga ke tingkat wilayah terkecil.
Langkah tersebut dikaitkan dengan arah kebijakan pemberantasan narkoba yang disebut sebagai tindak lanjut perintah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Namun, rincian instruksi dan pernyataan resmi kedua pejabat tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui sumber kepolisian yang berwenang.
Kampung Rawan Narkoba Harus Dipetakan
Salah satu prioritas yang disorot ialah pemetaan wilayah rawan peredaran narkoba. Kawasan yang terindikasi menjadi lokasi transaksi maupun tempat beroperasinya jaringan pengedar perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai prosedur.
Upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui operasi sesaat. Diperlukan pemantauan berkelanjutan, pengumpulan informasi, serta penindakan berdasarkan bukti agar jaringan peredaran narkoba dapat diungkap sampai ke pemasok dan pihak yang diduga mengendalikan aktivitas tersebut.
Penindakan juga harus dilakukan secara profesional, tanpa menyamaratakan warga yang tinggal di kawasan yang dicurigai. Masyarakat harus dilindungi, sementara pihak yang terbukti melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum.
Obat Keras Daftar G dan Zat Terlarang dalam Vape Jadi Perhatian
Selain narkotika, peredaran obat keras tertentu tanpa kewenangan atau resep yang dipersyaratkan juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama ketika menyasar kalangan remaja dan generasi muda.
Pengawasan terhadap peredaran obat keras Daftar G perlu dilakukan bersama instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Aparat juga perlu menelusuri sumber pasokan, jalur distribusi, hingga pihak yang diduga mengambil keuntungan dari peredaran ilegal tersebut.
Perhatian turut diarahkan pada dugaan penggunaan cairan vape yang mengandung zat terlarang. Pemeriksaan dan penindakan harus didasarkan pada hasil pengujian serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata dugaan terhadap produk atau penggunanya.
Bandar Tak Cukup Ditangkap, Asetnya Harus Ditelusuri
Pemberantasan narkoba dinilai akan lebih efektif apabila penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan. Penyelidikan perlu dikembangkan untuk mengungkap aktor yang diduga mengendalikan jaringan, sumber modal, jalur distribusi, dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut.
Penelusuran aset atau asset tracing menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya memutus kemampuan finansial jaringan kejahatan. Apabila ditemukan indikasi bahwa harta kekayaan berkaitan dengan tindak pidana, aparat dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pendekatan ini penting agar pemberantasan narkoba tidak sekadar menghasilkan penangkapan, tetapi juga mampu melemahkan sumber pendanaan dan menghentikan keberlanjutan jaringan peredaran gelap.
Masyarakat Diajak Aktif Melaporkan
Peran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Program pendekatan sosial-keagamaan seperti Subuh Keliling (Suling), apabila dijalankan oleh jajaran terkait, dapat menjadi sarana membangun komunikasi dengan warga sekaligus menyerap informasi mengenai persoalan keamanan lingkungan.
Masyarakat diharapkan berani melaporkan indikasi peredaran narkoba melalui saluran resmi kepolisian. Identitas dan keselamatan pelapor perlu dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, sementara setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.
Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga diperlukan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba sekaligus mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang.
Komitmen Harus Terlihat dalam Penindakan
Publik tentu berharap kebijakan pemberantasan narkoba tidak berhenti pada instruksi atau pernyataan tegas. Pelaksanaannya perlu tercermin dalam penegakan hukum yang konsisten, pengungkapan jaringan secara menyeluruh, pengawasan distribusi obat keras, serta transparansi informasi mengenai hasil penindakan sesuai aturan yang berlaku.
Jajaran Polres dan Polsek memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi keamanan di wilayah masing-masing. Dengan koordinasi yang kuat dan dukungan masyarakat, upaya pemberantasan narkoba di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Pesan utamanya jelas: pemberantasan narkoba harus menyasar seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari pengedar hingga pihak yang diduga menjadi pengendali dan sumber pendanaannya. Penindakan wajib berbasis bukti, dilakukan sesuai hukum, dan berpihak pada keselamatan masyarakat serta masa depan generasi muda.
Sempurnakan
Red
