JAKARTA, 9 Oktober 2026 Kesamaan tanggal lahir menjadi salah satu hal menarik dalam hubungan Ketua Umum Fast Respon (FRN), Raden Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo atau yang dikenal sebagai Agus Flores, dengan Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy. Keduanya diketahui lahir pada tanggal yang sama, yakni 3 Agustus, meskipun terpaut delapan tahun.
Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy lahir pada 3 Agustus 1969, sedangkan Agus Flores lahir pada 3 Agustus 1977. Kesamaan tersebut menjadi cerita tersendiri yang menarik perhatian, terlebih keduanya memiliki latar belakang profesi berbeda. Djati dikenal sebagai perwira tinggi Polri, sementara Agus Flores berkiprah sebagai pengacara sekaligus Ketua Umum Fast Respon.
Kesamaan tanggal lahir dan kedekatan yang disebut terjalin di antara keduanya menjadi salah satu hal yang menarik untuk disimak. Namun, hubungan personal tersebut tetap berbeda dari tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan profesinya.
Kini, perhatian juga tertuju pada peran Djati Wiyoto Abadhy dalam urusan reforma agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan. Isu ini memiliki arti penting karena persoalan tanah di Indonesia kerap melibatkan kepentingan masyarakat, perusahaan, badan usaha milik negara, hingga aset negara.
Dalam keterangannya pada Jumat (9/10/2026), Agus Flores menyoroti pentingnya memahami pembagian kewenangan lembaga yang menangani persoalan agraria agar penyelesaian sengketa dapat berjalan terkoordinasi dan tidak tumpang tindih.
“BRAN tidak menggantikan fungsi administrasi pertanahan yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Agus Flores.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu aspek penting dalam menangani persoalan pertanahan. Penyelesaian sengketa tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga komunikasi yang baik, keterbukaan, serta perhatian terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.
Koordinasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
Secara umum, pelaksanaan reforma agraria mencakup perencanaan kebijakan, penataan penguasaan dan pemilikan tanah, koordinasi lintas sektor, serta upaya penyelesaian konflik agraria. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga harus bekerja sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Agus Flores menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan kementerian dan lembaga, sehingga penanganan persoalan tanah dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain itu, perencanaan dan pemetaan agraria yang didukung data akurat dinilai penting untuk mengidentifikasi objek serta subjek reforma agraria. Data yang terintegrasi juga dapat membantu mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan dan memperjelas dasar pengambilan keputusan.
Dalam penyelesaian konflik agraria, mediasi dan dialog juga dapat menjadi langkah penting untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan perusahaan, BUMN, maupun pihak lain yang berkaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan tanah. Meski demikian, penyelesaian setiap perkara tetap harus mengacu pada fakta, bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Penataan aset dan akses masyarakat terhadap tanah juga menjadi bagian penting dari agenda reforma agraria. Karena itu, pelaksanaannya memerlukan pengawasan, evaluasi, serta pertanggungjawaban yang jelas agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepastian Hukum Menjadi Kunci
Agus Flores berharap penanganan persoalan pertanahan dapat mengedepankan koordinasi, transparansi, dan kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat yang menghadapi sengketa tanah membutuhkan kejelasan mengenai proses penyelesaian, lembaga yang berwenang, serta perlindungan atas hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, pembagian tugas antara lembaga koordinasi reforma agraria dan instansi yang menjalankan administrasi pertanahan harus dipahami secara tepat. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan.
Kesamaan tanggal lahir Agus Flores dan Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy menjadi sisi menarik dari kisah keduanya. Namun, dalam urusan pertanahan, hal yang paling utama tetaplah pelaksanaan tugas secara profesional, koordinasi yang efektif, serta komitmen terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.
- Redaksi
