JAKARTA, 6 Oktober 2026 Ketua Umum Fast Respon (FRN), R.Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo, SH., MH. (Agus Flores), menegaskan bahwa soliditas internal menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (SAS).
Menurut Agus Flores, seluruh jajaran Polri harus melihat pergantian kepemimpinan sebagai momentum untuk memperkuat institusi, bukan membangun kembali kelompok-kelompok atau “gerbong” berdasarkan kedekatan dan kepentingan tertentu.
“Sekarang Kapolrinya Bang Suyudi. Internal Polri harus solid. Tidak ada lagi istilah gerbong-gerbongan. Semua harus bekerja untuk institusi dan masyarakat,” tegas Agus Flores.
Ia meyakini personel yang benar-benar bekerja, memiliki integritas, berprestasi, dan mampu menjalankan tugas dengan baik harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang, termasuk promosi jabatan maupun pendidikan kedinasan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Yang bekerja dan berprestasi harus diberikan ruang untuk dipromosikan dan disekolahkan. Jangan sampai ada anggapan bahwa jabatan bisa diperoleh melalui transaksi atau sistem titip-menitip,” ujarnya.
Agus menilai prinsip meritokrasi harus menjadi perhatian dalam pembinaan karier anggota Polri. Dengan demikian, setiap personel memiliki motivasi untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Lebih jauh, Agus Flores meminta agar program-program Kapolri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat benar-benar dijalankan secara konsisten di seluruh jajaran.
Menurutnya, semangat membangun Polri untuk Masyarakat dan menghadirkan institusi yang semakin dicintai masyarakat harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, mulai dari pelayanan, penegakan hukum, hingga respons cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat.
“Program Kapolri terkait Polri untuk masyarakat, bagaimana masyarakat semakin cinta kepada Polri, itu yang harus dijalankan. Jangan sampai program hanya menjadi slogan,” kata Agus.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra institusi. Salah satunya adalah dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas narkotika.
“Program lain tidak ada lagi oknum yang memback-up narkoba. Kalau ada, tindak tegas. Jangan ada ruang bagi siapapun yang mencoba bermain di belakang institusi,” tegasnya.
