JAKARTA, 4 Oktober 2026 Ketua Umum Fast Respon (FRN) Agus Flores kembali menyuarakan kritik terhadap fenomena “No Viral, No Justice” yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi ketika sebuah persoalan baru mendapatkan perhatian setelah ramai di media sosial tidak boleh sampai menjadi budaya dalam pelayanan kepolisian.
Agus menegaskan, masyarakat yang datang membawa laporan maupun keluhan harus mendapatkan respons sejak awal tanpa harus terlebih dahulu menjadikan persoalannya viral.
“Jangan sampai masyarakat berpikir, kalau tidak viral maka tidak ditangani. Ini yang harus dihentikan. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian atas laporan yang disampaikan,” tegas Agus Flores.»
Ia menilai, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh bagaimana aparat merespons persoalan masyarakat di tingkat paling awal. Karena itu, respons cepat, keterbukaan informasi, serta kejelasan tindak lanjut harus menjadi bagian dari pelayanan.
Agus juga mendorong adanya evaluasi terhadap pejabat maupun jajaran yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal. Menurutnya, evaluasi tidak boleh sekadar menjadi formalitas apabila ditemukan adanya persoalan serius dalam penanganan keluhan masyarakat.
“Kalau memang ada pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan tidak mampu menangani keluhan masyarakat sebagaimana mestinya, tentu harus ada evaluasi. Bila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pencopotan harus menjadi bagian dari konsekuensi,” ujarnya.
Menurut Agus, masyarakat tidak seharusnya dipaksa menggunakan kekuatan media sosial sebagai jalan terakhir untuk memperoleh perhatian. Mekanisme pelayanan kepolisian harus mampu bekerja secara profesional sebelum persoalan berkembang menjadi sorotan publik.
Ia berharap jajaran kepolisian di seluruh tingkatan membuka ruang pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian tindak lanjut kepada masyarakat.
“No Viral, No Justice jangan sampai menjadi budaya. Jangan tunggu masyarakat berteriak di media sosial baru bergerak. Ketika warga datang membawa persoalan, dengarkan, respons, tindak lanjuti sesuai aturan, dan berikan kepastian,” tegas Agus.
Ia menambahkan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan menjadi dorongan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan.
“Polri harus hadir sebelum persoalan menjadi viral. Itulah bentuk nyata negara hadir di tengah masyarakat,” pungkas Agus Flores.
(Redaksi)
