CIREBON, 1 Oktober 2026 Pemkab Cirebon melalui DPPKBP3A telah mendatangi rumah anak korban dan memberikan perhatian terhadap kondisi psikologisnya. Namun, Komnas Perlindungan Anak bersama kuasa hukum menilai pendampingan tidak cukup hanya pada pemulihan psikis.
Bunda Yani dari Komnas Perlindungan Anak mengatakan, pemerintah daerah perlu melihat kondisi anak secara menyeluruh, termasuk keberlangsungan pendidikan, kebutuhan dasar, keamanan, pengasuhan, dan masa depannya.
“Kami mengapresiasi DPPKBP3A yang sudah datang ke rumah korban. Tetapi jangan berhenti pada pemulihan psikis. Keberlangsungan kehidupan anak juga harus dibahas agar anak tidak menghadapi kondisi ini seorang diri,” tegas Bunda Yani.
Hal senada disampaikan kuasa hukum korban, Muhammad Taufik, S.H., M.H., Sofi, S.H., M.H., dan Siti Nuryani, S.Pd. Mereka meminta Pemkab Cirebon memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi meski orang tuanya sedang menghadapi persoalan hukum.
“Kami berharap ada tindak lanjut yang konkret. Anak tidak boleh ikut menanggung persoalan orang dewasa. Pendidikan, kebutuhan dasar, keamanan, dan pendampingannya harus tetap terjamin,” ujar Muhammad Taufik.
Sofi menambahkan, kepentingan anak harus menjadi perhatian utama. Sementara Siti Nuryani menegaskan bahwa pemulihan psikis perlu diikuti pendampingan berkelanjutan agar tidak berdampak terhadap pendidikan dan masa depan anak
“Pemerintah sudah hadir, dan kami mengapresiasi. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberlanjutan pendampingan agar anak benar-benar terlindungi,” pungkas Bunda Yani.Jika ingin lebih menohok, judulnya bisa dibuat: “DPPKBP3A Sudah Datang, Komnas Anak Minta Pemkab Cirebon Tak Berhenti Pulihkan Psikis Korban”.
RED
